Gelar MotoGP, Pemda Harus Turun Tangan

Seperti diutarakan Direktur Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto yang meminta dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor harus mempersiapkan terkait Letter of Intent (LoI) dan Master Plan. Hal ini untuk menunjang kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2017.

CEO Dorna Sports selaku Promotor MotoGP lakukan pertemuan dengan Kemenpora serta jajaran terkait. Dalam pertemuan tersebut disepakati dua persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk menjadi tuan rumah MotoGP yakni terkait masalah LoI dan Master Plan. Selain itu, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bogor juga sangat diperlukan untuk kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017.

"Mohon pemerintah Kabupaten Bogor melalui instansi tata ruang dan instansi yang lainya cepat mengeluarkan site plan yang sudah kami ajukan karena ada perubahan gedung dan lain-lain harus ada izin mendirikan bangunan dan izin yang lainnya, saya pastikan pembangunan infrastruktur sirkuit sendiri akan selesai dalam waktu satu tahun," papar Tinton kepada rekan media di gedung Kemenpora usai melakukan pertemuan dengan pihak Dorna.

Tinton memaparkan bahwa ada tiga kontraktor tapi permintaan dari pemerintah Indonesia, Herman Tilki itu lebih menguasai dan menjanjikan dan pasti dapat pengakuan dari FIM, sirkuitnya. Jadi sekarang tugasnya hanya LOI dan desain  master plan dari tempat kita. Sementara untuk master plan, akan bisa keluar jika site plan telah keluar maksimal satu bulan sejak dikeluarkannya.

"Kalau site plan keluar, desain maksimal 1 bulan sudah jadi untuk master plan. Jika bisa pembangunannnya dimulai Maret-April 2016 maka akan selesai Maret-April 2017 karena balapannya Oktober-November 2017," pungkasnya.